FGD Identifikasi Tugas dan Fungsi KPH Dalam Pengelolaan Hutan Lestari
Ditulis oleh : Admin - Bidang :

26 April 2017 - 15:15:58 WIB

Pembangunan dan operasinalisasi Kesatua Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan salah satu  upaya yang diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kehutanan, khususnya untuk memastikan kawasan hutan di Indonesia terkelola dengan lestari. Dalam Peraturan Pemerintahan No. 6 Tahun 2007 dijelaskan bahwa tugas dan fungsi KPH adalah: 1) Penyelenggaran pengelolaan hutan, antara lain pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, dan rehabilitasi hutan; 2) penjabaran kebijakan kehutanan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; 3) pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di kawasan KPH; 4) pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan; dan 5) pembukaan peluang investasi untuk mendukung pengelolaan hutan yang lestari.

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang strategis ini, KPH tentunya memerlukan perlengkapan teknis dan non-teknis (seperti metodologi, SOP dan lainnya) yang dapat menunjang kinerjanya dalam pengelolaan kawasan hutan secara lestari. Dukungan terhadap pembangunan dan atau penyempurnaan perlengkapan teknis dan non-teknis ini dapat diberikan oleh pemerintah dan mitra pembangunan yang memiliki komitmen terhadap pengelolaan hutan yang lestari. The Nature Conservancy (TNC) dengan dukungan dari Pemerintah Norwegia memiliki komitmen untuk mendukung penguatan KPH di Kalimantan Timur, khususnya dukungan untuk membangun dan atau menyempurnakan kebijakan dan perlengkapan non-teknis untuk pengelolaan hutan lestari.

Berdasarkan hal diatas, maka pada hari Rabu, 26 April 2017 TNC mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di Kampus Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda dengan peserta dari Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, seluruh UPTD KPH Lingkup Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV, Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI, DDPI, APHI Komda Kalimantan Timur, GGGI, GIZ Forclime

Dan Focus Group Discussion (FGD) in bertujuan untuk :

  • Mengidentifikasi dan meminta masukan terkait kebijakan dan praktik yang menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi KPH dalam pengelolaan hutan lestari, termasuk dalam pelaksanaan    SVLK dan PHPL.
  • Mengidentifikaasi dan meminta masukan terkait kebutuhan KPH terkait perlengkapan yang dibutuhkan untuk pengelolaan hutan produksi lestari.
  • Mengidentifikasi dan meminta masukan terkait pembangunan dan atau penyempurnaan perlengkapan tenure review HTI dalam kawasan KPH.
JAJAK PENDAPAT
Bagaimana Menurut Anda Pelayanan di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ?
Sangat Memuaskan
Cukup Memuaskan
Memuaskan
Kurang Memuaskan
Tidak Memuaskan

HASIL POLLING
VLOG DINAS KEHUTANAN
STATISTIK PENGUNJUNG
  • Browser :
  • OS : Unknown Platform
  • Dikunjungi sebanyak : 264371 kali